Pendidikan Tinggi IndonesiaDimanja?

agoessetyadi--Dana yang dialokasikan untuk pendidikan tinggi (Dikti)
Indonesia sangat besar bila
dibandingkan alokasi dana untuk
pendidikan dasar. Kondisi ini
menyebabkan pendidikan dasar di
Indonesia hancur demi pendidikan tinggi. Data yang dihimpun Forum
Indonesia Untuk Transparansi
Anggaran (Fitra), data tersebut
menunjukkan, alokasi anggaran
Kementerian Pendidikan Nasional
(Kemendiknas) paling tinggi kepada satuan kerja Direktorat Jenderal
(Ditjen) Dikti yakni Rp28 triliun. "Sedangkan, untuk Ditjen
Pendidikan Dasar hanya Rp12 triliun,
Ditjen Pendidikan Menengah Rp5
triliun, serta Ditjen Pendidikan Anak
Usia Dini, Non Formal, dan Informal
Rp2,9 triliun," kata Kordinator Investigasi dan Advokasi Fitra,
Uchok Sky Khadafi, seperti dikutip
dari keterangan tertulisnya, Senin
(6/6/2011). Uchok menilai, kebijakan anggaran
tersebut menunjukkan Kemendiknas
lebih mengutamakan pendidikan
tinggi daripada pendidikan dasar,
menengah atau pendidikan anak
usia dini, non formal, dan informal. "Padahal, untuk mendidik manusia
cerdas dan berkarakter yang
bermoral dan kebangsaan harus
dimulai dari pendidikan dasar dan
menengah, bukan dari pendidikan
tinggi," Uchok menambahkan. Dia juga menyatakan, besarnya
alokasi dana untuk Dikti tersebut
menodai rasa keadilan bagi
pendidikan dasar dan menengah
(dikdasmen). Ini ditunjukkan
dengan masih sedikitnya perguruan tinggi dan mahasiswa di Indonesia,
yakni hanya 4,8 juta orang.
Sementara ada sekira 43,3 juta
pelajar dari sekolah dasar (SD)
hingga sekolah menengah atas
(SMA). "Dengan kebijakan anggaran ini,
berarti pemerintah telah
mentelantarkan pendidikan dasar
dan menengah, dan memanjakan
perguruan tinggi," kata Uchok
menegaskan. Lembaga swadaya masyarakat (LSM)
ini menilai, seharusnya pemerintah
memprioritaskan anggaran pada
program pendidikan untuk guru
sekolah jenjang dikdasmen agar
lebih cerdas memberikan pelajaran kepada siswa, dan bukan
memanjakan dosen-dosen yang
mengajar pada perguruan tinggi. Tidak hanya itu, Uchok yang
mewakili Fitra juga menyorot kurang
akuratnya data Kemendiknas
tentang realisasi atau penyaluran
Dana Alokasi Khusus (DAK)
pendidikan yang diberikan kepada SD dan SMP menyangkut kebutuhan
sekolah setiap tahun. "Ada sekolah
berulang-ulang menerima bantuan
DAK dari Kemendiknas, tetapi ada
juga sekolah yang belum pernah
menerima bantuan DAK. Keadaan ini menunjukkan ironi, pendidikan
dasar dan menengah kita kurang
perhatian dari pemerintah," ujarnya. Fitra pun memberikan beberapa
rekomendasi terkait kondisi ini.
Pertama, mereka meminta Komisi X
DPR RI mendapatkan data yang
akurat tentang dana alokasi khusus
(DAK) dan kebijakan anggaran Kemendiknas. "Kemudian, pada saat
pembahasan RAPBN 2012, DPR
harus berani untuk memprioritaskan
kebijakan anggaran yang berpihak
kepada pendidikan dasar, dan
menengah, bukan pendidikan tinggi. Dan ini artinya, alokasi
anggaran untuk perguruan tinggi
harus diturunkan," imbuhnya. Rekomendasi lainnya, Fitra meminta
Kemendiknas lebih transparan dan
akuntabel dalam menyalurkan DAK
baik berupa buku pengayaan, buku
referensi, alat paraga pendidikan,
dan sarana penunjang atau alat elektronik pendidikan, serta sarana
teknologi dan komunikasi
pendidikan dan multi media.

UMUM 15:28